oleh BPPKPD · Dipublikasikan 17 Februari 2022 · Di update 19 Februari 2022. Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan Kegiatan Finalisasi Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 Bersama Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. JAKARTA – Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono Hal itu, tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan Kemendagri. SE yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. SE tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan. Baca juga: Mendagri Keluarkan Surat Edaran soal Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi TKI, Begini Bunyinya Bahtiar mengatakan, Instruksi Mendagri bernomor 1 Tahun 2020 itu disusun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan JDIH LKPP - Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perda IMB Bisa Dipakai Hingga 5 Januari 2024 Sebelum Perda PBG Hadir. Surat edaran empat menteri menetapkan secara resmi bahwa Perda IMB masih boleh digunakan sampai 5 Januari 2024 untuk pembangunan gedung termasuk perumahan. Hal itu merupakan kelanjutan dari surat Sekretaris Kabinet nomer B84/Seskab/Ekon/2022 tanggal 11 Februari 2022. Pekerja Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah T.E.U. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Peraturan Perundang-undangan. Judul. : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan. T.E.U. Badan / Pengarang. : Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. No. Peraturan. pXHj.

surat edaran mendagri terbaru